supply chain kopi Indonesia makin kompleks atau justru makin sederhana sekarang?

satu minggu yang lalu

gue lagi coba mapping ulang supply chain kopi dari petani ke roaster akhir dan angkanya bikin kepala pusing. rata-rata ada 6-8 tangan yang pegang kopi sebelum sampai ke roaster. petani ke pengepul desa, pengepul ke pedagang kecamatan, ke pedagang kabupaten, ke eksportir lokal, kadang ada broker internasional, baru ke importir di negara tujuan, baru ke roaster.

dari sisi biaya logistik, World Bank 2023 catat Indonesia itu sekitar 23% dari GDP untuk total biaya logistik nasional. banding Malaysia yang 13% atau Vietnam yang 18%. ini bukan kecil dan pasti terasa di cost kopi juga.

di satu sisi ada teknologi baru yang harusnya bikin lebih sederhana: ada startup traceability pakai blockchain, ada digitalisasi dokumentasi ekspor, ada marketplace B2B untuk koneksi petani langsung ke buyer. tapi di lapangan realitanya gimana? ada yang ngerasain perubahan nyata?

347 6 0

satu minggu yang lalu

dari posisi saya yang pernah terlibat di sisi ekspor, supply chain kopi secara keseluruhan justru makin kompleks bukan makin sederhana. regulasi semakin ketat dari sisi buyer internasional terutama sejak EU Deforestation Regulation mulai berlaku fasenya. buyer sekarang minta geolocation data kebun, bukti tidak ada deforestasi, audit sosial. ini semua layer baru yang tidak ada 5 tahun lalu.

teknologi membantu compliance tapi tidak menghilangkan kompleksitasnya. compliance itu sendiri yang makin kompleks.

satu minggu yang lalu

gw pernah coba salah satu platform B2B untuk sourcing green bean langsung dari petani. konsepnya bagus. tapi eksekusinya masih banyak masalah: petaninya tidak konsisten upload info stok, sample request prosesnya lambat, logistik last mile ke kebun tidak tercakup platform. akhirnya tetap lebih efisien pakai agen yang sudah gw kenal bertahun-tahun.

mungkin 5 tahun lagi platformnya lebih mature tapi sekarang gw tidak bisa depend on it untuk operasional.

satu minggu yang lalu

saya belum paham soal EU Deforestation Regulation yang disebut tadi. itu aturan dari Eropa dan itu pengaruhnya langsung ke petani di Indonesia? maksud saya apakah petani kecil harus menyiapkan dokumen sendiri atau cukup koperasinya yang urus?

satu minggu yang lalu

EUDR itu regulasi Eropa yang mensyaratkan komoditi yang masuk EU termasuk kopi tidak boleh berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020. petani kecil tidak bisa comply sendiri karena butuh data geolocation dan dokumentasi yang cukup teknis. yang bertanggung jawab supply compliance itu operator atau importir yang mau masuk pasar EU. tapi ujungnya mereka akan minta data ke eksportir yang akan minta ke koperasi yang akan minta ke petani. jadi tetap ada beban baru ke level petani meski tidak langsung.

satu minggu yang lalu

ada pilot blockchain traceability yang dijalankan bareng USAID di beberapa koperasi di Aceh dan Sulawesi. dari yang gw dengar hasilnya cukup menjanjikan untuk compliance documentation ke buyer internasional. bukan simpelkan supply chain-nya, tapi setidaknya bikin documentation trail lebih credible. kalau bisa scale ke lebih banyak koperasi itu bisa nilai tambah yang signifikan.

ICT adoption petani masih jadi bottleneck. survei 2022 ada di bawah 30% petani kopi yang punya internet stabil. kalau infra-nya tidak beres dari hulu, platform apapun tidak akan bisa reach mereka.

satu minggu yang lalu

mungkin framing-nya bisa dibalik sedikit. supply chain yang "kompleks" belum tentu buruk kalau tiap layer ada nilai tambah yang nyata dan transparan. yang bermasalah adalah supply chain yang complexity-nya tidak transparan dan extraction yang tidak merata.

kalau teknologi traceability bisa bikin setiap layer terlihat siapa ambil apa, itu progres yang baik meski rantainya sendiri tidak berkurang jumlah orangnya.

supply chain kopi Indonesia makin kompleks atau justru makin sederhana sekarang?

Write a Reply

Create New Post

Unsaved Writing

Member Info

Sign In to Clorofile Forum